SOAL LATIHAN UAS

LATIHAN ULANGAN AKHIR SEMESTER KELAS 9

I.                   Pilihan Ganda

1. Sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah yang sah serta memiliki kedaulatan, baik kedaulatan kedalam maupun kedaulatan keluar, merupakan pengertian….
1. wilayah
2. penduduk
3. negara
4. bangsa

2. Suatu organisasi dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai negara bila memenuhi beberapa unsur, baik unsur Konstitutif maupun unsur Deklaratif. Di bawah ini merupakan unsur Konstitutif, yaitu….
1. penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat
2. wilayah, pemerintah yang  berdaulat, pengakuan dari negara lain
3. penduduk, wilayah, pengakuan dari negara lain
4. penduduk, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain

3. Perhatikan pernyataan berikut :

1. Fungsi Keadilan
2. Fungsi Penertiban
3. Fungsi Kebebasan
4. Fungsi Pertahanan

Menurut seorang ahli yang bernama Miriam Budiarjo, fungsi minimum yang mutlak perlu untuk suatu negara ditunjukkan pada pernyataan ….

1. 1 ,2, 3
2. 1, 2, 4
3. 1, 3, 4
4. 2, 3, 4
3. Pada umumnya tujuan setiap Negara didunia hampir sama, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Berikut bukan merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu….
1. memajukan kesejahteraan umum
2. mencerdaskan kehidupan bangsa
3. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
4. mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar.

5. Upaya bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang yang mengatur tentang upaya bela Negara adalah….
1. UU No 3 tahun 2002
2. UU No 34 tahun 2002
3. UU No 3 tahun 2004
4. UU No 34 tahun 2004

6. Kewajiban membela negara bagi setiap warga negara Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang, juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur kewajiban bela Negara adalah pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut….
1. tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam system pertahanan dan keamanan rakyat.
4. usaha pertahanan dan bela negara dilaksanakan oleh setiap warga negara

7. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara merupakan pengertian dari….
1. Kewajiban bela Negara
2. Upaya bela Negara
3. Pertahanan Negara
4. Pertahanan dan Keamanan Negara

8. Membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap Warga Negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan penting dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia, diantaranya yaitu….
1. agar mendapatkan gelar pahlawan bangsa
2. sebagai pelatihan dasar kemiliteran
3. untuk melakukan agresi terhadap negara lain
4. untuk menjaga keutuhan wilayah negara.

9. Perhatikan tabel berikut :

I ·     Pengabdian sesuai profesi ·     Bergabung sebagai komponen cadangan ·     Pelatihan dasar kemiliteran	II ·     Pelatihan dasar kemiliteran ·     Pengabdian sebagai prajurit TNI ·     Pendidikan Pengetahuan Sosial
III ·     Pendidikan Kewarganegaraan ·     Pelatihan Dasar Kemiliteran ·     Pengabdian sebagai Prajurit TNI	IV ·     Pendidikan Kewarganegaraan ·     Pengabdian sesuai profesi ·     Melaksanakan operasi militer selain perang

Bentuk – bentuk  usaha pembelaan Negara yang dapat dilakukan oleh warga Negara ditunjukkan oleh tabel nomer….

a.  I

b.  II

c.  III

d.  IV

10. Dalam Undang-Undang No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pembinaan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan melalaui PKn. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan siswa disiapkan untuk berpikir kritis rasional dan kreatif menanggapi isu kewarganegaraan, serta….
1. selalu pasrah tidak dapat memecahkan masalah
2. bertindak sesuai dengan keinginan sendiri
3. acuh tak acuh terhadap persoalan negara
4. memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

11.  Salah satu komponen warga Negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa ( Menwa ). Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah….
1. membantu TNI / POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara
2. sebagai bekal terjun dalam masyarakat setelah lulus Perguruan Tinggi
3. mampu berinteraksi atau berhubungan  dengan orang lain
4. menjadi contoh atau teladan bagi mahasiswa lain

12. Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka terjadi paradigma baru dalam system ketatanegaraan, khususnya tentang pemisahan peran dan fungsi TNI dan POLRI. Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah….
1. Tentara Nasional Indonesia
2. Polisi Republik Indonesia
3. Badan Keamanan Rakyat
4. Pertahanan Sipil

13. Perhatikan pernyataan berikut ini :

1. ikut serta aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
2. melakukan agresi terhadap negara lain
3. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
4. mempertahankan keutuhan negara dan keutuhan wilayah

Yang bukan menjadi tugas TNI dalam pembelaan Negara, ditunjukkan pada pernyataan ….

1. nomor 1
2. nomor 2
3. nomor 3
4. nomor 4

14. Manakah pernyatan dibawah ini yang paling benar?
1. TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. TNI merupakan satu-satunya alat Negara yang bertugas membela negara
3. POLRI merupakan satu-satunya alat penegak hukum
4. TNI dan POLRI mempunyai peran dan fungsi yang sama.

15. Pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya, merupakan pengertian dari….
1. Pengabdian suka rela
2. Pengabdian sesuai tugas
3. Pengabdian warga negara
4. Pengabdian sesuai profesi

16. Warga negara yang berprofesi sebagai POLRI memiliki hak untuk ikut serta dalam upaya bela Negara. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam….
1. UU No 23 tahun 2002
2. UU No 22 tahun 2002
3. UU No 2 tahun 2002
4. UU No 2 tahun 2001

17. Pada masa reformasi bentuk ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia berupa tantangan non fisik dan gejala sosial. Untuk mempertahankan NKRI terbentuklah TNI yang diatur dalam….
1. UU No 34 tahun 2005
2. UU No 34 tahun 2004
3. UU No 34 tahun 2003
4. UU No 34 tahun 2002

18. Kemerdekaan yang telah kita capai harus dijaga dan dipertahankaan, sebab meskipun bangsa Indonesia telah merdeka bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Negara dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan NKRI baik berupa ancaman fisik maupun ancaman non fisik. Yang dimaksud dengan ancaman fisik / militer adalah…
1. ancaman dari Negara besar yang ingin menguasai Indonesia
2. ancaman dibidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam
3. ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata.
4. Ancaman terhadap arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan

19. Hal yang harus kita waspadai menyangkut ancaman terhadap Indonesia yang datang dari luar negeri, yaitu….
1. bahaya perang modern berupa perang nuklir
2. menjaga keutuhan wilayah NKRI
3. kerusuhan akibat kesenjangan sosial ekonomi
4. pemberontakan dan gerakan separatis

20. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang datang dari dalam dan luar negeri. Dibawah ini yang bukan merupakan tantangan dan ancaman dari dalam negeri adalah….
1. ancaman pemberontakan untuk mengubah idiologi negara.
2. ancaman pemberontakan angkatan bersenjata dari kalangan separatis
3. ancaman kerusuhan masyarakat karena kesenjangan sosial
4. ancaman karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia

21. Ancaman yang datang dari dalam negeri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain ancaman pemberontakan bersenjata yang ditimbulkan oleh golongan yang ingin mengubah idiologi negara dan membentuk negara baru, hal ini disebabkan oleh….
1. golongan tertentu yang ingin memaksakan kepentingan sepihak secara tidak konstitusional
2. munculnya kerawanan sosial dan berbagai kerusuhan yang terjadi di masyarakat karena kesenjangan sosial
3. Semakin menurunnya rasa patriotisme dan nasionalisme atau kebangsaan yang dimiliki seseorang
4. segolongan ekstrim kanan maupun kiri yang hendak memaksakan untuk mengubah pandangan hidup dan dasar Negara.

22. Perhatikan pernyataan berikut :

1.      meningkatkan rasa kebangsaan

2.      memperkuat alat-alat pertahanan negara

3.      aparatur negara menggunakan kekuasaannya secara otoriter

4.      mengembangkan sikap saling menghargai

Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kedaulatan Indonesia ditunjukkan oleh nomor….

1. 1, 3, 4
2. 1, 2, 3
3. 1, 2, 4
4. 2, 3, 4

23. Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia pernah menghadapi ancaman dari kelompok tertentu di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa peristiwa pemberontakan tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan maupun Sulawesi. Pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat adalah….
1. Permesta
2. DI / TII
3. G A M
4. R M S

24. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan. Keikutsertaan segenap warga dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional namun juga dalam lingkungan di mana kita tinggal. Salah satu bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungan  adalah….
1. ikut mengatasi kerusuhan masal
2. membantu masyarakat akibat bencana alam
3. menjadi ketua RT / RW
4. menangkap pencuri

25. Sistim pertahanan dan keamanan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang mengikutertakan seluruh kekuatan rakyat. Sistim pertahanan keamanan semacam ini disebut….
1. Hankam Rakyat
2. Hankamrata
3. Siskamra
4. Sishankamrata

26. Warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen Utama dan komponen cadangan disebut…
1. Komponen Pendukung
2. Komponen Terlatih
3. Komponen TNI – POLRI
4. Komponen SDM

27. Komponen Cadangan dalam Sistim Pertahanan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari beberapa unsur yaitu…
1. Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan
2. Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Nasional
3. TNI, POLRI, Sumber Daya Alam
4. TNI, POLRI, Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Nasional

28. Selain bergabungnya komponen prajurit TNI dan POLRI, keikutsertaan warga dalamm Sistim Pertahanan Keamanan di Indonesia dapat dilakukan dengan keikutsertaannya sebagai….
1. Pramuka
2. PMR
3. Rakyat Terlatih
4. Tim SAR

29. Sebagai penjaga ketertiban umum, pelindung rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat merupakan fungsi dari….
1. Prajurit TNI
2. Rakyat Terlatih
3. Prajurit Kepolisian Republik Indonesia
4. Militer Sukarela

30. Menjaga keutuhan wilayah lingkungan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan dengan keutuhan wilayah negara secara keseluruhan, untuk itu dibutuhkan keikutsertaan warga dalam menjaga pertahanan dan keamanan termasuk para siswa melalui kegiatan….
1. Pramuka, PKS, PMR
2. Pramuka, Menwa, PMR
3. PKS, Kamra, Hansip
4. Kamra, Hansip, Menwa

31. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, adalah pengertian….
1. Daerah Otonom
2. Pemerintah Daerah
3. Tugas Pembantuan
4. Otonomi Daerah

32. Otonomi Daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemda untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infra struktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, merupakan  syarat…
1. Jumlah penduduk
2. Luas Daerah
3. Kemampuan Ekonomi
4. Pertahanan

33. Otonomi Daerah merupakan perwujudan amanat UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan  Otonomi Daerah. Yang menjadi kewenangan daerah menurut UU No 32 tahun 2004 mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang….
1. kesehatan
2. ekonomi
3. pembangunan
4. pertahanan

34. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah tidak bias berjalan sendiri, harus melibatkan rakyat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan… bagi pembangunan daerahnya sendiri.
1. obyek
2. subyek
3. proyek
4. sumber

35. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah peran pemerintah sebagai….
1. penyedia fasilitas, membantu dan mengarahkan
2. pelaksana, penyedia dana dan mengarahkan
3. penyedia fasilitas, pelaksana dan membantu
4. Pelaksana, penyedia fasilitas dan penyedia dana

36. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,merupakan pengertian dari asas ….
1. sentralisasi
2. konsentrasi
3. desentralisasi
4. dekonsentrasi

37. Unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten adalah….
1. Dewan Perwakilan Rakyat daerah
2. Ketua Pengadilan Negeri
3. Kepala Kejaksaan negeri
4. Kepala Kepolisian

38. Untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah merupakan ….
1. maksud pembentukan  daerah otonom
2. tujuan pemberian  otonomi daerah
3. prinsip pelaksanan otonomi daerah
4. asas pelaksanaan otonomi daerah

39. Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga daerah diberi hak untuk mengurus kebutuhannya serta kepentingan suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah, merupakan….
1. tujuan pemberian otonomi daerah
2. prinsip pelaksanaan otonomi daerah
3. maksud pembentukan daerah otonom
4. asas pelaksanaan otonomi daerah

40. Perhatikan Pernyataan berikut :

1.      meningkatkan kesejahteraan

2.      membelenggu budaya demokrasi

3.      meringankan beban pemerintah pusat

4.      meningkatkan pengembangan potensi sumber daya alam

Arti Penting otonomi daerah bagi lingkungan dan masyarakat ditunjukkan oleh nomor…

1. 1, 2, 3
2. 1, 2, 4
3. 2, 3, 4
4. 1, 2, 4

41. Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah daerah propinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota.Tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Otonomi Daerah adalah….
1. UU No 2 tahun 2004
2. UU No 23 tahun 2004
3. UU No 32 tahun 2004
4. UU No 33 tahun 2004

42. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang, adalah bunyi pasal….
1. Pasal 18 UUD 1945
2. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945
3. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945
4. Pasal 18 ayat 3 UUD 1945

43. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan prinsip….
1. otonomi daerah
2. otonomi seluas-luasnya
3. otonomi yang bertanggung jawab
4. otonomi yang nyata

44. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas untuk penyelenggaraa Negara. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban adalah….
1. asas proporsionalitas.
2. asas profesionalitas
3. asas kepastian hukum
4. asas kepentingan umum

45. Kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memenuhi beberapa syarat. Di bawah ini yang bukan merupakan syarat kebijakan publik yang baik adalah….
1. dibuat oleh lembaga yang berwenang
2. dapat memecahkan sejumlah persoalan  masyarakat.
3. mendapatkan ketentraman
4. membawa kebaikan bagi semua pihak.

46. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijakan, menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat adalah pengertian dari….
1. Tujuan Kebijakan Publik
2. Fungsi Kebijakan Publik
3. Maksud Kebijakan Publik
4. Alasan kebijakan Publik

              

47. Perhatikan  pernyataan berikut :

1.      Mendapat ketentraman

2.      Melindungi hak-hak masyarakat

3.      Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4.      Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

5.      Menjamin kebebasan warga masyarakat

Dari pernyataan di atas yang merupakan tujuan kebijakan publik, ditunjukkan oleh nomor….

1. 1, 2, 3, 4
2. 1, 2, 3, 5
3. 1, 3, 4, 5
4. 2, 3, 4,5

48. Kebijakan publik mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan publik dibagi menjadi bermacam-macam yaitu menurut sifatnya, dalam arti luas serta ditinjau dari pembuatannya. Kebijakan publik menurut sifatnya terdiri dari Kebijakan Regulatif, Distributif, Ekstratif dan….
1. Atraktif
2. Redistributif
3. Realistis
4. Konstituen

49. Sebagai warga Negara yang berperan dalam kebijakan publik, jika ada pelaksanaan hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, akan berbuat….
1. mengubah sesuai dengan keinginan kita
2. melanggarnya
3. mengubahnya sesuai dengan aturan
4. bersikap masa bodoh

50. Ketika sebuah kebijakan publik akan dikeluarkan, Pemerintah Daerah mengharapkan anggota masyarakat untuk mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut, hal ini dilakukan sebagai wujud….
1. tanggung jawab pemerintah atas kesejahteraan rakyatnya
2. pemerintah tidak ada artinya tanpa rakyat
3. kepedulian pemerintah terhadap rakyat
4. partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah

51. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat dibutuhkan, karena semakin banyak partisipasi aktif segenap masyarakat dapat mengakibatkan semakin luasnya partisipasi. Oleh karena itu usaha menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan dalam membangun masyarakat. Di bawah ini yang bukan merupakan upaya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat adalah….
1. menggunakan prinsip pertukaran dasar dan pendekatan timbale balik
2. menghindari penyimpangan kekuasaan
3. menggunakan rancangan pembangunan yang mudah dipahami masyarakat
4. menyelaraskan program pembangunan dengan aspirasi masyarakat

52. Salah satu manfaat masyarakat ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah adalah….
1. mempercepat tercapainya tujuan bersama
2. dapat menunjukkan eksistensi masyarakat
3. dapat membentuk masyarakat sadar hukum
4. dapat mempengaruhi orang lain dalam menentukan pendapat

53. Faktor internal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak ikut aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah….
1. masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
2. adanya kesempatan berpartisipasi belum diketahui masyarakat
3. masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
4. tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpatisipasi

54. Kebijakan publik yang dibuat tanpa partisipasi dari anggota masyarakat kemungkinan besar tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Hal ini berarti kebijakan tersebut….
1. sesuai dengan keinginan rakyat
2. tidak mendapat perhatian rakyat
3. tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat
4. dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah

55. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik memiliki arti penting, yaitu akan menghasilkan kebijakan publik yang bermutu. Masyarakat yang memandang positif sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan akan mendukung peraturan trsebut dengan….
1. kesadaran
2. mengharap imbalan
3. paksaan
4. banyak pertimbangan

56. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat. Namun demikian sering terjadi rakyat tidak ikut aktif dalam perumusan suatu kebijakan. Salah satu

alasan partisipasi masyarakat belum maksimal adalah….

1. tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah
2. tidak ada sangsi tegas bagi pelanggar hukum
3. tidak ada kesadaran dari masyarakat
4. sosialisasi kepada anggota masyarakat belum merata

57. Pada prinsipnya ada dua perilaku masyarakat dalam merespon sebuah kebijakan public, yaitu menerima dan menentang. Bagi yang menerima kebijakan tersebut dirasakan sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, bagi yang menolak mereka memiliki alasan tersendiri. Alasan masyarakat menolak sebuah kebijkan publik, kecuali….
1. Kebijakan tersebut merugikan mereka
2. Kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat
3. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan masyarakat
4. Kurangnya sosialiasi dari kebijakan tersebut

58. Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah memunculkan berbagai masalah yang justru membebani masyarakat di daerah, seperti dalam pelaksanaan pembangunan kadang masyarakat kurang peduli. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menggalakkan usaha pembangunan ….
1. melaksanakan kerjasama  untuk menanamkan modal dan investasi
2. menggunakan produk-produk dari luar negeri
3. menaikkan pungutan pajak pada masyarakat
4. menghilangkan kesenjangan daerah kaya dan miskin

59. Berikut bukan merupakan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah….
1. meningkatkan penggalian dana, sarana dan prasarana dengan manajemen yang bertanggung jawab
2. meningkatkan produksi lokal agar menjadi daerah tujuan wisata yang terkenal di seluruh dunia
3. meningkatkan pengawasan dan penyelesaian tindakan-tindakan penyimpangan secara tegas
4. mengembangkan sistim pengamanan di daerah dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat.

60. Bila ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, kemudian mengakibatkan banjir, menunjukkan tidak adanya sikap masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu….
1. menjaga keamanan dan ketertiban
2. mentaati aturan hukum dan perundangan yang berlaku
3. meningkatkan pendapatan daerah
4. menjaga dan melestarikan lingkungan hidup